Cilegon – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten melaksanakan Pendampingan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan melalui Refleksi Capaian Mutu Pendidikan di Aula 2 Sekretariat Daerah Kota Cilegon, Rabu (25/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, serta intervensi program pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Hj. Henny Anita Susila, M.Pd., didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon, Upik Suwardani. Turut hadir Ketua Komisi Pendidikan DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, serta Indrie Prihastuti, yang hadir mewakili Kepala BPMP Banten.
Pendampingan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap tantangan mutu pendidikan yang masih dihadapi Kota Cilegon. Berdasarkan hasil refleksi Rapor Pendidikan Tahun 2025, masih terdapat peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimum pada aspek literasi, numerasi, dan karakter di seluruh jenjang pendidikan. Selain itu, capaian SPM Pendidikan Tahun 2025 juga menunjukkan penurunan pada sebagian besar indikator prioritas.
Melalui kegiatan ini, BPMP Banten mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran pendidikan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Refleksi capaian mutu pendidikan menjadi dasar penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi intervensi, serta pengalokasian sumber daya yang lebih efektif.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan pendidikan di Kota Cilegon, mulai dari pemerintah daerah, DPRD Komisi Pendidikan, Sekretariat Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, BAPPEDA/BAPPERIDA, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.
Selain itu, hadir pula unsur organisasi profesi dan perwakilan satuan pendidikan, di antaranya PGRI, IGTKI, HIMPAUDI, koordinator pengawas, perwakilan MKKS, dan perwakilan KKKS. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda bersama yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Hj. Henny Anita Susila, M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga penyelenggaraan dan peningkatan mutunya memerlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan,” ujarnya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan profil dan capaian SPM Pendidikan Kota Cilegon oleh Indrie Prihastuti. Pemaparan tersebut menjadi bahan refleksi bersama untuk melihat kondisi capaian pendidikan di Kota Cilegon, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan intervensi pada indikator-indikator prioritas.
Pada sesi dialog dan tanya jawab, peserta menyampaikan sejumlah isu strategis pendidikan yang masih dihadapi di daerah. Beberapa isu yang mengemuka antara lain sarana dan prasarana pendidikan, kebutuhan guru mata pelajaran pada jenjang SMP, beasiswa kualifikasi pendidikan bagi guru PAUD, serta persoalan jenjang jabatan.
Forum tersebut juga menjadi ruang penguatan pemahaman bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan merupakan urusan kolektif yang memerlukan dukungan lintas sektor. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan SPM Pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Cilegon.
Melalui pendampingan ini, hasil refleksi diharapkan tidak berhenti pada identifikasi permasalahan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi komitmen perbaikan di tingkat daerah. Rekomendasi kebijakan dan strategi intervensi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program serta penganggaran pendidikan yang lebih tepat sasaran.
BPMP Banten menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Upaya ini menjadi bagian dari langkah bersama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang semakin bermutu, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat.
Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan melalui Refleksi Capaian Mutu Pendidikan di Kota Cilegon diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pendidikan daerah, khususnya dalam meningkatkan capaian literasi, numerasi, karakter, serta pemenuhan layanan dasar pendidikan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penganggaran yang tepat sasaran, BPMP Banten bersama Pemerintah Kota Cilegon terus mendorong terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua.
( Penulis : Nia /Editor: Cecep /Dok : Lutfi).
